76 hasil untuk “Teori dan Konsep Ilmu Politik”
Buku ini akan dirancang untuk mencapai beberapa misi: pertama, pembaca diajak mencari dan menjelajahi berbagai teori. Dengan demikian, pembaca dapat mengenal, mengetahui dan memahami berbagai macam keragaman teori-teori politik, termasuk didalamnya; variasi teori-teori politik berdasarkan tema kajian.
Buka sumber →Konsep negara hukum sebagai sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam konstitusi, semua orang dalam negara tersebut baik yang diperintah maupun yang memerintah harus tunduk pada hukum yang sama. Indonesia sebagai negara hukum sesuai dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyiratkan adanya penga-kuan terhadap prinsip supremasi hukum bahwa segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerint
Buka sumber →Perempuan korban kekerasan seksual Sepanjang kehidupan manusia yang ditandai dengan adanya interaksi sosial, ketika interaksi itu melahirkan relasi kuasa amoral di mana kelompok yang satu menindas kelompok yang lainnya. selama itu pula tindakan kejahatan akan tetap terjadi. Kemudian termanifestasikan dalam hubungan penjahat dan korban. Korban tidak hanya menjadi dasar proses kriminalitas tetapi turut diperperankan sebagai delikuensi dan deviasi. Delikuensi adalah pemahaman yang saat ini masih
Buka sumber →Buku ini disusun secara sistematis dengan harapan dapat membantu mahasiswa memahami konsep-konsep dasar atletik dan mengaplikasikan teknik-teknik dasar yang tepat. Setiap bab dalam buku ini dilengkapi dengan penjelasan rinci mengenai teknik, peraturan, dan strategi dalam nomor-nomor atletik, seperti lari jarak pendek, lari jarak menengah, lari estafet, lompat jauh, dan tolak peluru.
Buka sumber →Oleh: Fadli Dason (Peneliti Profetik Institute) Tokoh Besar Sulawesi Tengah hingga Nasional Capaian prestasi dan karya yang didapatkan Dokter Delis Julkarson Hehi selama memimpin Morowali Utara dapat menjadi investasi signifikan baginya untuk menjadi tokoh besar bagi Sulawesi Tengah bahkan bagi Nasional. Karena capaian hasil kepemimpinan di Morowali Utara mampu membawa beliau menjadi sosok yang diperhitungkan [...]
Buka sumber →Ruang lingkup Kebijakan Publik bukan hanya perihal subjek dan objek kebijakan. Hal yang penulis anggap perlu untuk paparkan di awal buku ini adalah definisi kebijakan publik, untuk menyatukan pemahaman para pembaca sebelum membaca lebih jauh. Pembahasan lain yang saling terkait di bab-bab berikutnya adalah Teori Kebijakan Publik, Siklus Kebijakan Publik, Isu Kebijakan Publik, Interaksi Aktor dalam Formulasi Kebijakan Publik, Model Implementasi Kebijakan Publik, Analisis SWOT dalam Implementasi K
Buka sumber →Oleh : Muh. Sulfikar* Jika kita melihat daripada putusan MK yang dimana putusannya yaitu,Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023 memuat larangan total kampanye di tempat ibadah, namun membolehkan kampanye di sekolah dan kampus tanpa atribut. Tentunya hal ini sudah menjadi keputusan MK adanya pelarangan melakukan kampanye di tempat ibadah, akan tetapi diperbolehkan dalam lingkup kampus dengan [...]
Buka sumber →Ketahanan pangan pada tingkat nasional diartikan sebagai kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan yang cukup, mutu yang layak dan aman, yang didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumber daya lokal. Dari pengertian tersebut, idealnya kemampuan dalam menyediakan pangan bersumber dari dalam negeri sendiri. Sedangkan impor pangan dilakukan sebagai alternatif terakhir untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan pangan dalam
Buka sumber →Pengantar Islam adalah agama yang memadukan spiritualitas dengan intelektualitas. Sejak awal, Islam menempatkan ilmu pengetahuan sebagai elemen fundamental dalam membangun peradaban manusia. Dalam sejarahnya, peradaban Islam menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dunia, mencakup berbagai bidang seperti filsafat, kedokteran, astronomi, matematika, dan sains. Para tokoh seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, dan Al-Ghazali memberikan kontribusi besar [...]
Buka sumber →Anugerah Amir, S.S., M.I.Kom.Dosen Kombis Politeknik LP3I Makassar Kabupaten Pinrang adalah salah satu daerah yang memiliki potensi agraris yang sangat kaya dan lengkap, kabupaten pinrang memiliki kawasan perkebunan, pertanian sawah, perikanan darat dan kawasan pesisir yang produktif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Kekuatan agraris ini tentu saja membutuhkan pengelolaan yang baik dalam rangka memberikan manfaat sebesar-besarnya [...]
Buka sumber →Penulis: Anugerah Amir, SS. M.I.Kom.Pengajar Komunikasi Bisnis LP3I Makassar Partai Golkar baru saja menggelar Rakornis Pemenangan Pemilu wilayah Sulawesi sebagai bagian dari kerja kepartaian, agenda kordinasi tehnis DPP dengan seluruh anggota legislatif partai GOLKAR se Sulawesi tentu saja bisa dianggap sebagai bentuk konsolidasi internal partai dengan mengumpulkan seluruh anggota legislatif partai ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota, [...]
Buka sumber →PINRANG, UPOS.ID — Konstalasi Politik kab. Pinrang akan selalu menarik untuk dicermati. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor , yang pertama adalah DPT nya yang cukup besar menghampiri 270 ribuan yang tersebar merata di 12 kecamatan, yang kedua adalah tersedianya stok Tokoh yang melimpah dengan basis massa dan geopolitiknya masing masing, Local Strong Man ini [...]
Buka sumber →Buku ini mencoba menjawab kebutuhan akan literatur kebijakan publik yang menyajikan teori-teori besar sekaligus membumi dalam konteks lokal. Dengan pendekatan ilmiah populer, buku ini tidak hanya menyuguhkan model-model kebijakan dari Barat, tetapi juga mengaitkannya dengan praktik-praktik kebijakan di Indonesia. Misalnya, bagaimana implementasi Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah menggambarkan transformasi kewenangan lokal dan bagaimana konflik kebijakan subsidi energi menc
Buka sumber →Kita tidak ingin potensi besar pada diri perempuan tenggelam karena kehidupan mereduksi dan membatasi peran-perannya atas nama alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kita harus terus berupaya dengan keras, cerdas, ikhlas dan mawas agar peradaban yang memberikan 'paras' pada perempuan terwujud, alih-alih mengeluhkan ketidakadilan yang ada.
Buka sumber →Di era Reformasi pasca-runtuhnya rezim Orde Baru Pemerintah Indonesia dituntut dalam mengambil kebijakan harus selalu Di era Reformasi pasca-runtuhnya rezim Orde Baru Pemerintah Indonesia dituntut dalam mengambil kebijakan harus selalu memperhatikan nilai-nilai demokrasi, yang terkandung di dalam - nya adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia yang selanjutnya disingkat HAM. Hal ini merupakan konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum (rechtsstaat).
Buka sumber →Teori Organisasi Sektor Publik, Birokrasi, dan Administrasi Pemerintahan Daerah. Selain itu, keberadaan buku teks ini juga dapat membantu dan memperkaya tinjauan teori dan konseptual bagi mahasiswa yang sedang menulis tugas akhir (skripsi). Juga bisa menjadi pustaka awal (dasar) bagi peminat kajian-kajian yang bertemakan organisasi, birokrasi dan pemerintahan daerah serta isu-isu yang terkait dengan desentralisasi, efektivitas dan profesionalisme birokrasi, manajemen sumber daya manusia sektor p
Buka sumber →Oleh: Fadli Dason (Peneliti Profetik Institute) Upoa.id, Hoaks dan politik identitas di Morowali Utara, seperti di banyak wilayah lain di Indonesia, merupakan dua fenomena yang dapat merusak tatanan sosial dan memperkeruh proses demokrasi. Dalam konteks daerah yang beragam secara etnis, agama, dan budaya seperti Morowali Utara, isu-isu ini memiliki dampak yang sangat signifikan. Hoaks sebagai [...]
Buka sumber →Oleh: Asyraf A. Assegaf (Mahasiswa FAKSHI IAIN Parepare) Upos.id, Malam minggu membawa kabar baik, panggilan datang lewat pesan dari kawan di tengah keheningan. Rasa malas ingin segera merehatkan diri, seakan ingin berhenti sejenak untuk menikmati ruang malam yang tenang. Di bawah langit yang sedikit mendung dan bintang yang bertabur tak seberapa, panggilan itu membuka ruang [...]
Buka sumber →Betapa kita sadari bahwa Indonesia telah memasuki era reformasi, dengan sistem ketatanegaraan yang mengalami pergeseran dari sistem ketatanegaraan sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945). pemisahan kekuasaan eksekutif-legislatif itu makin tegas adanya. Mekanisme hubungan antara negara dan rakyat dalam suatu negara dengan kepentingan negara biasanya diwakili pemerintah, sedangkan kepentingan rakyat diinstitusionalisasikan ata
Buka sumber →Hampir setiap daerah dengan potensi ekonomi yang dinamis harus mampu memastikan bahwa seluruh warganya, tanpa terkecuali, mendapatkan pelayanan yang cepat, transparan, dan inklusif merujuk pada RPJPD secara tegas menekankan perlunya penguatan efisiensi dalam pelayanan publik, pemerataan akses, serta penerapan inovasi-inovasi baru yang memungkinkan seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati layanan yang berkualitas. Salah satu isu sentral yang sering menjadi perhatian adalah belum optimalnya in
Buka sumber →