Pencarian

14 hasil untuk “Hukum”

book · Buku Ajar

Hukum Pajak

Hukum pajak merupakan suatu bidang ilmu yang memilki berbagai pandangan susai sudut pandang masing-masing, oleh karena itu para ahli hukum memberikan suatu definisi tentang hukum pajak. Berbagai hal yang menjadi perhatian bagi kita terhadap penekanan pengertian pajak. Dengan demikian akan diuraikan definisi hukum pajak seperti yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum pajak, dan masih digunakan para pengajar hukum pajak, mengingat definisi tersebut masih relevan dengan kehidupan dalam masyar

Buka sumber →

book · Politik

HUKUM PERS (PERLINDUNGAN NARASUMBER PERS ATAS PENGENAAN DELIK DEFAMASI

Buku ini hadir sebagai respons atas kekosongan perlindungan hukum terhadap narasumber pers yang menghadapi risiko hukum karena keberaniannya berbicara di ruang publik. Melalui pendekatan hukum, hak asasi manusia, dan analisis yuridis terhadap peraturan perundang-undangan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, penulis mencoba mengurai kompleksitas permasalahan ini dan menawarkan alternatif solusi perlindungan. Buku ini mengulas perlindungan terhadap narasumber tidak h

Buka sumber →

book · Umum

PERATURAN KEBIJAKAN (BELEIDSREGELS) Teori, Konsep, dan Pengujian

Konsep negara hukum sebagai sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam konstitusi, semua orang dalam negara tersebut baik yang diperintah maupun yang memerintah harus tunduk pada hukum yang sama. Indonesia sebagai negara hukum sesuai dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyiratkan adanya penga-kuan terhadap prinsip supremasi hukum bahwa segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerint

Buka sumber →

book · Umum

Merobek Hukum Menghamba Oligarki

Sifat �maha kuasa� hanya milik Tuhan. Tetapi di alam material, sifat �maha kuasa� juga dimiliki oleh kekuasaan. Di tangan kekuasaan yang �maha kuasa�, hukum dirobek dengan cara yang kejam. Keadilan diremukkan hingga tak tersisa dan sebagian hidup seperti dalam masyarakat tanpa <i>rule</i>. Masih ada jejak norma yang tertulis, masih bisa dibaca undang-undang, masih ditemukan debat-debat dan ceramah tentang hukum, hanya saja itu jadi semacam pajangan dan pengetahuan. Ia tidak membentuk

Buka sumber →

book · Pemikiran Kritis

NURANI PENGAYOM GARDA TERAKHIR KEADILAN

Di dalam bangunan besar negara hukum, kita sering kali terlalu sibuk memperbaiki pilar-pilar regulasi dan memperluas struktur birokrasi, namun kerap melupakan satu elemen fundamental: manusia di balik hukum tersebut. Seindah apa pun teks undang-undang dirancang, ia tetaplah benda mati yang tak bernyawa. Adalah para penegak hukum—polisi, jaksa, hakim, dan advokat—yang menjadi nafas bagi teks-teks tersebut. Sayangnya, ketika nurani disingkirkan demi prosedur, hukum yang lahir sering kali hanya

Buka sumber →

book · esai

DISKURSUS PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Buku ini hadir tepat di tengah diskursus hukum pidana nasional yang sedang mengalami masa transisi, khususnya dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional Tahun 2023. Di dalam naskah ini, para penulis membedah secara kritis dan komprehensif berbagai anomali serta tantangan penegakan hukum tindak pidana korupsi (Tipikor) di Indonesia.

Buka sumber →

book · Umum

Hukum Pelanggaran HAM: Teori dan Analisis Kasus

Di era Reformasi pasca-runtuhnya rezim Orde Baru Pemerintah Indonesia dituntut dalam mengambil kebijakan harus selalu Di era Reformasi pasca-runtuhnya rezim Orde Baru Pemerintah Indonesia dituntut dalam mengambil kebijakan harus selalu memperhatikan nilai-nilai demokrasi, yang terkandung di dalam - nya adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia yang selanjutnya disingkat HAM. Hal ini merupakan konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum (rechtsstaat).

Buka sumber →

book · Politik

Politik Hukum Hak Angket DPR

Betapa kita sadari bahwa Indonesia telah memasuki era reformasi, dengan sistem ketatanegaraan yang mengalami pergeseran dari sistem ketatanegaraan sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945). pemisahan kekuasaan eksekutif-legislatif itu makin tegas adanya. Mekanisme hubungan antara negara dan rakyat dalam suatu negara dengan kepentingan negara biasanya diwakili pemerintah, sedangkan kepentingan rakyat diinstitusionalisasikan ata

Buka sumber →

book · Umum

Strategi Baru Pertahanan Negara: Politik hukum Komponen Cadangan Pada Sistem Pertahanan Negara

Ada beberapa unsur yang mesti dipenuhi bagi berdirinya sebuah negara merdeka. Pasal 1 Montevideo (Pan American) Convention on Right and Duties of State of 1993 menyebukan unsur-unsur Negara, yaitu a permanent population (adanya populasi yang tetap), a-defined territory (adanya wilayah tertentu), a-government (adanya pemerintahan) dan a capacity to enter into relations with other states (kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain); keempat unsur tersebut merupakan kesatuan yang tidak d

Buka sumber →

book · Pendidikan

Compensation for Damage Tindak Pidana Korupsi

Korupsi bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi merupakan kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantasnya, mulai dari pencegahan hingga penindakan. Namun, satu aspek penting yang sering luput dari perhatian adalah bagaimana memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Buku ini hadir untuk mengisi celah tersebut. Fokus utama pembahasan terletak pada mekanisme dan konsep kompensasi ata

Buka sumber →

book · Pemikiran Kritis

MENYUSUR JEJAK HARTA GELAP: MENAKAR EFEKTIVITAS PEMULIHAN ASET KORUPSI DI INDONESIA DAN INGGRIS

Korupsi pada hakikatnya adalah tindak kejahatan yang berhenti pada perbuatan memperkaya diri sendiri, melainkan kejahatan yang meninggalkan jejak panjang berupa penghilangan aset, pencucian uang, dan pengaburan kepemilikan kekayaan ilegal. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi tidak dapat hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus menitikberatkan pada pemulihan aset hasil tindak pidana sebagai bentuk pengembalian hak publik yang telah dirampas. Melalui buku ini, penuli

Buka sumber →

book · Lingkungan

Konflik Sumber Daya Alam di Maluku Utara

Provinsi Maluku Utara sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam menyimpan potensi sekaligus persoalan yang kompleks. Di satu sisi, kekayaan tersebut menjadi modal pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Namun di sisi lain, pengelolaan yang tidak adil, tidak partisipatif, serta mengabaikan aspek ekologis dan sosial seringkali melahirkan konflik antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha. Buku ini hadir untuk mengurai persoalan tersebut secara komprehensif, dengan menelusuri akar kon

Buka sumber →

book · Ekonomi

AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN LELANG BARANG DAN JASA

Akuntabilitas memiliki sejumlah dimensi, di antaranya: Pertama, transparansi yang merujuk pada kemudahan akses untuk mendapat informasi terkait dengan fungsi dan kinerja dari organisasi. Kedua, pertanggungjawaban yang merujuk pada praktik untuk memastikan individu dan atau organisasi bertanggung jawab atas tindakan dan aktivitasnya, memberikan hukuman pada tindakan yang salah dan memberikan penghargaan atas kinerja yang baik. Ketiga adalah pengendalian, yang merujuk pada situasi bahwa organisas

Buka sumber →

book · Pemikiran Kritis

DADU, DUIT & DRAMA: PERANG SIMBOLIK DI BALIK JUDI ONLINE

Perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan berbagai kemudahan dalam kehidupan manusia. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul pula ruang-ruang baru yang dimanfaatkan untuk praktik eksploitasi, manipulasi, dan pembentukan ilusi keberuntungan melalui platform judi online. Fenomena ini tidak lagi sekadar tentang permainan untung dan rugi, melainkan tentang bagaimana simbol, hasrat, citra kemewahan, dan narasi kesuksesan dibangun untuk memengaruhi kesadaran masyarakat, terutama generasi

Buka sumber →